Dinilai Berbelit, Usulan Bantuan Permakanan Melewati Tujuh Tahapan

12

JawaPos.com- DPRD Surabaya menilai skema pengajuan tambahan kuota permakanan terlalu berbelit. Usulan itu baru diterima oleh dinas sosial (dinsos) setelah melewati tujuh tahapan. Dewan juga mendesak pemkot mengembalikan jumlah penerima permakanan.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, penerima diusulkan 33.280 orang. Di antaranya, 20.478 lansia, 6.814 penyandang disabilitas, dan 7.088 anak yatim. Tapi setelah disinkronisasi, jumlahnya menyusut menjadi 23.364 orang. ”Kami minta agar data awal dikembalikan lagi,” kata Ketua Komisi D Khusnul Khotimah kemarin (23/1).

Memang sudah ada mekanisme untuk menambah penerima bantuan. Yaitu, melalui bantuan tak terduga (BTT). Tapi, pihaknya menilai mekanisme itu terlalu berbelit-belit. Alur pengajuan terlalu panjang sehingga memakan waktu yang lama. ”Kalau begini, kan pengajuan sia-sia. Karena banyak yang tidak bisa dapat bantuan dengan segera,” papar Khusnul.

Setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dilalui sebelum data tambahan direalisasikan lewat BTT. Pertama, usulan ke dinsos datang dari lurah lewat hasil musyawarah kelurahan (muskel).

Dinsos lalu memverifikasi dengan menyandingkan data keluarga miskin dan rentan miskin. Jika masuk kriteria, dinsos menyampaikan usulan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) untuk pengajuan biaya permakanan lewat BTT.

Selanjutnya, BPKAD melakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat, BPKAD lantas akan mentransfer dana BTT ke rekening dinsos. Berikutnya, kepala dinsos akan melakukan perubahan keputusan penerima manfaat bantuan permakanan.

Akhirnya, pemberian bantuan permakanan hasil perbaikan bisa direalisasikan. ”Alurnya terlalu panjang. Kami minta bisa terealisasi 1×24 jam,” papar Khusnul.

Hingga 16 Januari lalu, lanjut dia, baru ada 135 orang yang masuk data tambahan bantuan permakanan lewat BTT. Padahal, banyak yang mengajukan tambahan baru. Namun, pengajuan itu belum bisa diproses dengan cepat karena mekanisme yang berbelit.

Nah, pihaknya meminta agar pengajuan dipercepat untuk memudahkan pelayanan. Atau, bisa memanfaatkan sistem online atau digital. Pengajuan tidak boleh diproses secara manual. ”Ini era digitalisasi. Seharusnya, proses bisa dipercepat,” tegasnya.

Source