JawaPos.com–Masa reses, para wakil rakyat (anggota DPRD) panen aduan atau curhatan dari masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Rungkut Lor, misalnya. Di Kecamatan Rungkut itu, Fathoni sapaan akrabnya disambati kondisi Balai RW.
Lukman, salah satu warga mengatakan, kondisi Balai RW membutuhkan intervensi pemerintah untuk diperbaiki. Di samping dipakai untuk kegiatan masyarakat, Balai RW juga dipakai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).
Mendapati hal itu, Fathoni mengatakan, sebagian besar balai-balai RW di Surabaya membutuhkan intervensi pemerintah kota. Nah, selama ini, selalu terkendala karena alas hak, sehingga tidak bisa masuk dalam program APBD.
”Padahal balai-balai RW juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD. Maka artinya balai RW juga berfungsi sebagai tempat mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan bernegara,” papar Fathoni.
Pria yang juga sebagai ketua DPD Golkar Surabaya itu berharap, perusahaan-perusahaan di Kecamatan Rungkut bisa berpartisipasi dengan menggunakan CSR. Sebagian untuk merenovasi balai RW sehingga menjadi layak untuk kegiatan warga maupun proses belajar mengajar calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.
”Saya berharap Mas Wali Kota Surabaya bisa berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan agar menggunakan CSR salah satunya untuk merenovasi balai RW yang dipakai untuk kegiatan belajar mengajar PAUD di Kota Surabaya,” tambah Arif Fathoni.
Selain itu, dia berharap PT YeKaPe yang diakuisisi Pemkot Surabaya menggerakkan CSR-nya agat berkontribusi dalam proses renovasi balai RW di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar. Hal itu agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan PT YeKaPe yang kini sudah berstatus sebagai BUMD milik Pemkot Surabaya.
”Mereka (PT YeKaPe) selama ini sudah meraih banyak keuntungan ketika menjalankan bisnis perumahan di Rungkut dan Gunung Anyar. Agar ada diferensiasi sebelum dan sesudah diakuisisi, saya berharap Pemkot Surabaya bisa memerintahkan PT YeKaPe untuk menggunakan dana CSR guna mendukung tujuan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Arif Fathoni.
Dia menyebutkan, meskipun saat ini sudah ada Perda tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, fakta di lapangan pelaksanaannya masih belum maksimal. Sebab, masih belum jelas antara pelaksanaan CSR dengan bantuan pihak kedua dalam pembangunan di Kota Surabaya.
”Rungkut ini banyak korporasi nasional bahkan internasional, namun pelaksanaan CSR-nya hanya berfokus pada hal-hal yang kurang subtansial,” ucap Arif Fathoni.
”Saya berharap renovasi Balai RW yang juga berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar PAUD juga bisa menjadi skala prioritas pelaksanaan CSR, agar industrialisasi yang ada bisa dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat setempat,” imbuh Fathoni.
