JawaPos.com–Polemik pencabutan IMB usaha pencucian sarang walet di Kertajaya Indah II kembali dibahas. DPRD Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya rajin mengecek ke lapangan, apakah sudah sesuai dengan peruntukan atau belum.

Dalam hearing kedua itu, Komisi C DPRD Surabaya kembali mengundang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Lingkungan Hidup, hingga Bagian Hukum. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati mengatakan, DPRD menegakkan keadilan berdasar putusan inkrah dari MA.

”IMB untuk rumah home industry ini sudah dicabut dan yang ada adalah IMB rumah tinggal. Sehingga pemerintah kota harus mengembalikan fungsi dari home industry menjadi rumah tinggal,” kata Aning.

Politikus PKS itu mengungkapkan, dari hasil rapat, para undangan menyepakati Pemkot Surabaya harus menindaklanjuti masalah ketidaksesuaian fungsi IMB sesuai perwali dan perda yang berlaku. Dia menegaskan, intinya rumah tersebut tidak boleh lagi digunakan sebagai rumah usaha atau home industry.

Ketua Komisi C Baktiono meminta agar pemkot rajin mengecek kondisi perizinan yang masuk. Supaya bisa memahami kondisi di lapangan seperti apa.

”Jangan sekadar formalitas perizinan. Rutinkan cek di lapangan,” tutur Baktiono.

Selain menghadirkan perwakilan OPD, pakar hukum sekaligus Lektor Kepala Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Joko Nur Sariono turut didatangkan. Joko mengatakan, polemik IMB Rumah Usaha yang dicabut, sebenarnya sudah inkrah atau final dengan adanya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.

”Hal itu (keputusan inkrah) adalah sumber hukum juga selain perundang-undangan. Karena bakal menjadi yurisprudensi sesuai hukum kita (hukum di Indonesia). Dan ini tinggal melaksanakan,” terang Joko.

Joko menambahkan, pemerintah juga wajib membantu dan mempercepat perizinan di tempat usaha yang baru bagi Bing. Kemudian untuk pengusaha diberikan waktu 1 bulan memindahkan usaha ke tempat yang baru. Sebab, perizinan usaha berbasis risiko NIB No: 12690001269000121919 yang terbit di Jakarta tanggal 11 Januari 2021 tetap masih berlaku.

Rapat yang digelar masih mengacu terhadap keputusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tentang pembatalan IMB usaha No. 188.4/6109-92/436.7.5/2020 milik Bing Hariyanto. Pemkot Surabaya telah mencabut IMB usaha yang bersangkutan pada 1 November. Namun, hingga kini, Bing masih melakukan aktivitas usaha di tempat yang sama.

Joko menyebutkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) selaku instansi pemberi izin melakukan pembinaan untuk kepindahan usaha yang bersangkutan.

DPRKPP memastikan segera menindaklanjuti sanksi administrasi sesuai Perda 7 Tahun 2009 dan Perwali 38 Tahun 2019 atas penggunaan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. ”DPRKPP akan segera memanggil pemilik bangunan untuk menghentikan usaha di atas bangunan yang tidak ber-IMB di Jalan Kertajaya Indah II/4,” kata Sekretaris DPRKPP Kota Surabaya Ali Murtadlo.

Ali menjelaskan, apabila dalam waktu 7 hari setelah pemanggilan, pemilik bangunan tidak menghentikan usaha diberikan peringatan satu sampai tiga dan selanjutnya dilakukan Bantuan Penertiban (Bantib) ke Satpol PP. ”Ini sudah sesuai Perwali 38 Tahun 2019 pasal 8,” ucap Ali.

Source