DPRD Surabaya Minta Sekda Baru Netral Dalam Urusan Politik

12

JawaPos.com–Pelantikan Ikhsan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya ditanggapi legislatif. Politikus Golkar Agoeng Prasodjo berharap Ikhsan mampu mengemban pekerjaan barunya sebagai sekda.

Agoeng mengatakan, sekda menjadi posisi strategis dan di atas kepala dinas. Sekda tidak hanya harus mumpuni di bidang manajerial. Namun, sekda harus memahami regulasi.

”Apalagi, nanti sekda ini jadi kepala tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Kalau sekda tidak paham, ya repot. Apa yang jadi konsen dari wali kota itu yang harus dilaksanakan terutama urusan MBR atau keluarga miskin,” ujar Agoeng Prasodjo.

Selain itu, Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya tersebut mengingatkan agar Ikhsan tetap netral dalam urusan perpolitikan. Sebab, sekda masih berstatus aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, sekda tidak boleh mencampuri urusan politik dari partai manapun.

Sebelum nama Ikhsan keluar, ada Lilik Harijanto dan Rachmad Basari yang masuk dalam bursa pemilihan sekda. Ketiga nama itu diserahkan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik Ikhsan sebagai sekda pada Rabu (25/1).

Eri menuturkan, Ikhsan perlu segera menuntaskan PR-PR yang berkaitan dengan kondisi Surabaya. ”Ketika dilantik sekda baru, seharusnya kinerja pemkot harus lebih baik dari Pj Sekda. Masih banyak stunting, gizi buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Harus punya target penurunan kemiskinan, stunting zero yang baru kecuali yang ada bawaannya,” ujar Eri.

Ada beberapa problematika ketika Ikhsan duduk di kursi kepala Inspektorat Surabaya. Yang terbaru, dia berhadapan dengan kasus penggunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tak sesuai fungsinya. Tak hanya itu. Ikhsan juga menerima laporan terkait pungutan liar yang diadukan masyarakat sepanjang 2022. Totalnya 183 laporan pungutan liar.

Source