Gonjang-Ganjing di Nasdem Surabaya Ketua Angkat Suara

47

JawaPos.com–Akhirnya, Ketua DPD Nasional Demokrat (Nasdem) Surabaya Robert Simangunsong angkat suara. Dihubungi melalui sambungan telepon, Robert menegaskan, kondisi internal Nasdem Surabaya baik-baik saja.

Beberapa waktu lalu, kata Robert, Nasdem Surabaya sempat menggelar agenda konsolidasi di salah satu hotel di pusat Kota Surabaya. Dia mempersilakan jika ada kader Nasdem yang menyampaikan pendapat terkait kepemimpinannya.

”Itu kan hak setiap orang. Saya pribadi tidak bisa menutup atau melarang siapa pun berbicara menyampaikan pendapat,” tutur Robert Simangunsong kepada JawaPos.

Robert menyampaikan, telah transparan terkait berapa rupiah yang mengucur dari bantuan politik (banpol) kepada Nasdem. Sejak awal memimpin, dia menyebutkan, seluruh anggota atau pimpinan pengurus telah mengetahui penggunaan atau pengalokasian banpol Nasdem.

Menurut Robert, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada satu rupiah banpol yang mengalir untuk kepentingan pribadi. ”Kemudian terkait pembentukan ranting dan DPC sudah semua selesai. Apalagi yang mau dibentuk, tinggal menjaga panasnya mesin partai,” tambah dia.

Sebelumnya, Ada 8 wakil ketua di kepengurusan Robert yang tidak puas dengan kinerjanya. Hal itu disampaikan Onny Philipus, wakil ketua bidang pemenangan pemilu.

Kedelapan orang itu Sri Hono Jularko (wakil ketua bidang kaderisasi dan pendidikan politik), Wendik Arifiyanto (wakil ketua bidang digital dan siber), Gatot Indarto (wakil ketua bidang usaha mikro kecil dan menengah), Anugrah Ariyadi (wakil ketua bidang tenaga kerja), M. Choirul Anwar (wakil ketua bidang pemuda dan olahraga), Gunawan (wakil ketua bidang kehutanan, agraria, dan tata ruang), Tatiek Effendi (wakil ketua bidang migran), serta Onny Philipus (wakil ketua bidang pemenangan pemilu).

Onny menyampaikan, ada beberapa evaluasi untuk Robert dari para kedelapan wakil ketua bidang tersebut. Antara lain, Robert dinilai tidak mampu mengonsolidasi pengurus harian DPD sesuai SK Dewan Pengurus Pusat (DPP), tidak terciptanya harmonisasi di struktur DPD, tidak mampu membentuk DPRT/ranting partai Nasdem, hingga tidak ada transparansi dari Robert terkait penggunaan dana bantuan politik (banpol).

”Sejak 2020, kami tidak pernah tahu itu dana banpol dipakai apa. Tidak dipaparkan atau diajak rembukkan banpol ini 40 persen untuk urusan sekretariat DPD dan 60 persen pendidikan politik,” jelas Onny.

Source