JawaPos.com – Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada anak dan balita. Prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022.
Ini menjadi kabar baik bahwa anak-anak di Indonesia dapat dicegah dari kondisi stunting atau tubuh pendek.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan dalam forum rapat bersama BKKBN, stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
Oleh sebab itu Jokowi menargetkan prevalensi stunting turun sampai 14 persen di tahun 2024.
“Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” kata Jokowi dalam keterangan Kemenkes, Kamis (26/1).
Infrastruktur dan lembaga yang ada, lanjutnya, harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat, ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi.
“Jadi target 14 persen itu bukan target yang sulit hanya kita mau atau tidak mau. Asalkan kita bisa mengonsolidasikan semuanya dan jangan sampai keliru cara pemberian gizi,” ungkap Jokowi.
Hasil SSGI ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Mulai 2021 SSGI dilakukan setiap tahun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan, di masa yang normal tahun ini penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14 persen di 2024 dapat tercapai.
Secara jumlah yang paling banyak penurunan angka stunting adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
“Metode survei seperti ini sudah kami lakukan selama 3 tahun, bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Kami akan perbaiki ke depannya kalau bisa by name by address. Kami usahakan ke sana, tapi kami secara bertahap tetap memakai metode pengukuran yang memang sudah sebelumnya dilakukan,” ungkap Budi.
“Kalau mau mengejar penurunan stunting hingga 14 persen artinya mesti turun 3,8 persen selama 2 tahun berturut-turut. Caranya mesti dikoordinasi oleh BKKBN dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain,” tambahnya.
Intervensi Gizi Jadi Solusi
Standar WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20 persen. Kementerian Kesehatan melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.
Data BKKBN, tahun sebelumnya, ada 2 juta perempuan yang menikah dalam setahun. Dari 2 juta setahun itu yang hamil di tahun pertama 1,6 juta, dari 1,6 juta yang stunting masih 400 ribu.
Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan untuk 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa dulu. Jika ada anemia dan kurang gizi diimbau menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi.
