Kini, Kejari Gresik Punya Fasilitas Rumah Dinas dan Rehabilitasi Napza

7

JawaPos.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, kini memiliki fasilitas baru. Yakni, kompleks rumah dinas, musala, serta rumah rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Peresmian fasilitas itu berlangsung di Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Selasa (24/1).

Sarana tersebut bagian wujud sinergisitas bersama Pemkab Gresik dengan Kejari Gresik. Sebab, selama 2022, Korps Adhyaksa telah ikut berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan, juga turut menginisiasi pembentukan satgas peningkatan PAD.

”Manfaatnya sangat terasa, bahkan kenaikan mencapai Rp 103 miliar. Baik dari sektor PBB (pajak bumi dan bangunan) maupun BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan),” jelas Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani di sela-sela prosesi peresmian.

Ke depan, Yani berharap satgas peningkatan PAD juga akan fokus dalam mengidentifikasi aset daerah maupun potensi tanah negara. Termasuk mendorong optimalisasi PAD dari sektor perhotelan, restoran, dan reklame.

”Semoga sinergi tersebut bisa terjalin dengan baik. Penyelamatan aset merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kemajuan daerah,” tutur alumnus Fakultas Ekonomi Unair itu.

Soal kehadiran rumah rehabilitasi napza di Gresik, bupati berharap mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba. Peredaran obat haram di Kota Santri omo juga kian mengkhawatirkan. ”Banyak anak muda yang belum sadar akan bahaya narkoba. Sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dan lembaga,” jelas Yani.

Rumah dinas Kejari Gresik yang dibangun di Desa Cerme Kidul itu dibangun di atas tanah seluas 3.645 meter persegi. Anggarannya mencapai Rp 5 miliar yang bersumber dari APBD 2022. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Mia Amiati yang turut hadir memberikan apresiasi sinergisitas tersebut.

”Harus ada peningkatan terhadap layanan masyarakat Gresik, terutama bagi para pencari keadilan,” ujarnya.

Mia juga mendorong jajaran Kejari Gresik segera menuntaskan proses administrasi bantuan hibah. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.

”Untuk rumah rehabilitasi, saat ini sudah ada sebanyak 22 fasilitas di Jawa Timur,” ujarnya.

Source