JawaPos.com – Kinerja Presiden Jokowi terus mendapatkan apresiasi positif dari publik. Kinerja positif Jokowi dalam bidang ekonomi dan penegakkan hukum berhasil menjadi katrol peningkatan kepuasan terhadap pemerintah secara signifikan.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 76,2 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kinerja Jokowi dikatakan juga mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September 2022 menjadi sekarang 76,2 persen.

Hal itu dikatakan Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini”, yang disiarkan dari kanal YouTube Lembaga Survei Indonesia LSI, Minggu (22/1).

Menurut data LSI disebutkan, meningkatnya kepuasan kinerja Jokowi itu berdasarkan survei tingkat kepuasan responden terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum.

“Kalau kita lihat tiga bulan terakhir, peningkatannya cukup signifikan,” ujar Djayadi Hanan

Djayadi menambahkan, sebanyak 76,2 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi terdiri atas 18,7 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 57,5 persen menyatakan cukup puas. Survei dilakukan pada 7 sampai 11 Januari 2023.

Sementara itu, sebanyak 14,8 persen responden lainnya menyatakan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, 5,7 persen tidak puas, dan 3,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu, Direktur Executive Partner Politik Indonesia AB Solissa mengapresiasi tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tinggi.

Tren peningkatan kepuasan tersebut beriringan dengan tren peningkatan persepsi terhadap bidang ekonomi dan hukum, dan menurunnya persepsi negatif dari dua aspek tersebut.

“Kita perlu apreasiasi kinerja pemerintah atas capaian yang sudah di dapat, terutama di sektor ekonomi dan penegakkan hukum,” ujar AB Solossa, Senin (23/1/2023).

Lanjut Solissa, hal lain yang tak kalah penting dalam menjaga kepuasan kinerja pemerintah adalah terkait ketegasan Jokowi menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pemilu 2024.

Dikutip dari data survei LSI, kepuasan publik atas kinerja Jokowi sekitar 76.2 persen itu kemungkinan besar didorong oleh persepsi publik yang konsisten semakin positif terhadap kondisi ekonomi nasional dan penegakan hukum.

Melihat temuan survei LSI pada 7 sampai 11 Januari 2023 tercatat, responden yang menilai keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk sebesar 35.6 persen dibanding baik/sangat baik sebesar 27.1 persen.

Jika dibandingkan dengan survei pada 6 sampai 10 Oktober 2022 ditemukan, responden yang menilai keadaan ekonomi nasional pada umumnya yang menyatakan buruk/sangat buruk sebesar 46.6 persen, dibanding baik/sangat baik sebesar 18.0 persen.

Dari tren kondisi ekonomi nasional tersebut, LSI menyimpulkan bahwa persepsi positif publik terkait situasi ekonomi nasional secara konsisten meningkat dan persepsi negatif jauh berkurang.

Selain itu, ada pula kondisi penegakan hukum yang dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja Jokowi. Disebutkan LSI, pada survei 7 sampai 11 Januari 2023 didapatkan hasil, lebih banyak yang menilai keadaan penegakan hukum pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk sebesar 32.6 persen dibanding baik/sangat baik sebesar 27.6 persen.

Dibandingkan dengan survei pada 6 sampai 10 Oktober 2022, lebih banyak yang menilai kondisi penegakan hukum yang menyatakan buruk/sangat buruk sebesar 42.9 persen, dibanding baik/sangat baik sebesar 23.4 persen.

Berkaca dari tren kondisi penegakan hukum tersebut, LSI menyimpulkan mayoritas publik tetap merasa puas meskipun persepsinya negatif terhadap kondisi penegakan hukum. Semakin positif persepsinya, maka kepuasan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin negatif maka kepuasan semakin rendah.

Terkait persoalan hukum, Solissa mendorong berbagai masalah hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya demi menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu, kasus tragedi Kanjuruhan itu harus memberikan keadilan bagi para korban dan masyarakat itu akan berimplikasi terhadap kepuasan publik tentunya,” terang Solissa.

Source