Soal Jabatan Kades 9 Tahun, Jokowi Minta Dibahas DPR

11

JawaPos.com – Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun memantik reaksi pro dan kontra. Kemarin (24/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan tentang persoalan tersebut.

Jokowi menegaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur masa jabatan Kades tersebut. ”Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode,” ujarnya.

Namun, Jokowi menghargai aspirasi Kades yang meminta perpanjangan masa jabatan. ”Yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan kepada DPR,” saran Jokowi. Dia pun menyerahkan tindak lanjut aspirasi para Kades itu ke DPR.

Sementara itu, pakar otonomi daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai perubahan masa jabatan tidak boleh ujug-ujug. Namun, harus jelas kajiannya.

”Dibikin dulu naskah akademiknya, apa rasionalisasinya, apa argumentasinya, apa alasan empirisnya, bagaimana dampak-dampaknya kan gitu,” ujarnya.

Nah, jika dari hasil kajian perpanjangan masa jabatan itu cukup solutif, bisa dilakukan. Sebaliknya, jika hasilnya tidak solutif, usulan itu jangan dikabulkan. ”Tidak bisa langsung dikabulkan. Nanti jadi preseden buruk,” jelas perempuan yang akrab dipanggil Wiwik itu.

Wiwik juga mengingatkan elite di Jakarta untuk tidak memanfaatkan gejolak tersebut sebagai barter kepentingan politik 2024.

”Itu tidak mengajarkan apa pun kecuali merusak tatanan desa. Dan tentu membangun Indonesia dari desa batal,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, perubahan masa jabatan Kades tersebut memang harus dikaji mendalam. Apakah tidak efektifnya pemerintahan desa disebabkan durasi atau justru kapasitas kepemimpinan.

Jika persoalannya ternyata pada kapasitas kepemimpinan, perpanjangan masa jabatan tidak memberi solusi. ”Walaupun dikasih sembilan atau sepuluh tahun, misalnya, ya itu tidak menjamin juga,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, revisi Undang-Undang Desa sudah masuk prolegnas. Nah, tentang norma masa jabatan Kades, Junimart menilai wacana yang berkembang sepekan ini bagian dari masukan. ”Ini kan nanti masuk pembahasan,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada 16 Januari, puluhan ribu Kades se-Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka meminta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi sehingga masa jabatan Kades yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun.

Source