Top 3 Isu Metro: Formula E, Hibah Kodam Jaya, dan Penggeledahan DPRD

13

JawaPos.com – Tiga isu ramai metropolitan selama minggu kedua Februari di DKI Jakarta meliputi Formula E 2023, pemberian hibah Satpol PP DKI ke Kodam Jaya, dan Penggeledahan gedung DPRD DKI Jakarta oleh KPK.

Berikut adalah ringkasan dari tiga isu yang ramai dibicarakan khalayak pada minggu ini di top 3 metropolitan versi JawaPos.com:

1. Formula E 2023 Dilarang Sentuh APBD DKI

Pelarangan ini disebut pertama kali secara tegas oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi pada Senin (16/1) lalu. Ia mempersilakan PT Jakarta Propertindo (JakPro) menyelenggarakan kembali event yang diinisiasi di era kepemimpinan Anies Baswedan. Namun begitu, pihaknya sudah tak mau menyetujui anggaran APBD DKI digunakan untuk ajang balap mobil listrik itu.

Dengan begitu, saat ini selain masih membentuk kepanitiaan Formula E 2023, JakPro juga masih menjajaki sponsor-sponsor potensial untuk pelaksanaan Formula E. Hal itu termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Hibah Satpol PP ke Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1

Total nilai hibah yang diberikan Satpol PP ini senilai Rp 23 miliar. Sekitar Rp 12,1 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 dan Rp 11 miliar untuk Kodam Jaya. Hal itu diungkapkan dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa, (17/1) lalu.

Masalahnya, hibah yang jumlahnya cukup fantastis itu di Kodam Jaya diperuntukkan pengadaan mobil dinas mewah berupa 1 mobil Land Cruiser, 1 mobil Prado, 2 mobil Fortuner, dan 6 mobil Innova. Sedangkan hibah di Korps Marinir Pasmar 1 untuk pengadaan perlengkapan huru-hara.

Mengetahui hal itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengaku kebobolan karena tak dapat memfilter dana hibah itu lolos dari pembahasan badan anggaran tahun lalu. Pasalnya, nilai dana hibah itu dianggap terlalu besar tanpa jelas untungnya bagi warga Jakarta.

Namun begitu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menjelaskan bahwa dana hibah itu dikucurkan untuk mendukung keamanan di Ibu Kota.

3. Gedung DPRD Digeledah KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan yang terjadi Selasa (17/1) sore itu dalam rangka mencari bukti-bukti mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Kasus itu disebutkan merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan tanah di Cakung, Jakarta Timur yang sebelumnya menyeret nama eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Cornoles Pinontoan pada 2018-2019 lalu.

Atas hal itu, penyidik KPK menggeledah sejumlah lantai dan ruangan fraksi di gedung DPRD, yaitu lantai 2 yang dihuni Partai Gerindra; lantai 4 yang dihuni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Golongan Karya (Golkar); lantai 6 yang dihuni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); lantai 8 yang dihuni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); dan lantai 10 ruang Ketua DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, ruang Komisi C di lantai 3 juga turut digeledah oleh KPK. Hingga sejauh ini, terkonfirmasi bahwa ruangan anggota DPRD DKI Jakarta yang digeledah adalah Cinta Mega dari Fraksi PDI-P dan ruangan M. Taufik dari Fraksi Gerindra.

Source