Presiden Joko Widodo atau Jokowi, akhirnya turun tangan untuk menengahi polemik mengenai keikutsertaan tim nasional Israel pada penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Jokowi, kehadiran Israel tak akan mempengaruhi posisi RI terhadap Palestina.
Pernyataan Jokowi menjadi salah satu artikel terpopuler atau top news Katadata.co.id pada Selasa (28/3). Selain itu, simak juga berita mengenai potensi kerugian proyek tol sebesar Rp 4,5 triliun, elektablitas Anies Baswedan yang terus menurun, serta Pegawai Bea Cukai yang emosional di media sosial.
Berikut Top News Katadata.co.id:
Presiden Jokowi angkat bicara soal penolakan terhadap kedatangan tim nasional Israel ke Piala Dunia U20 di Indonesia. Jokowi mengatakan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tetap kuat.
Oleh sebab itu Presiden memberikan pesan kepada para penolak Israel di Piala Dunia U20. “Jangan campur adukkan urusan olahraga dan politik,” kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Selasa (28/3).
Jokowi juga menjelaskan Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada Oktober 2019. Pada waktu itu, belum diketahui siapa saja peserta turnamen sepak bola ini. “Kepastian Israel lolos baru diketahui pada Juli 2022,” kata Presiden.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menengarai motif di balik dugaan korupsi tunjangan kinerja atau tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kecurigaan muncul dari data awal yang telah dikantongi komisi antirasuah.
Menurut Ali meski telah mengendus adanya dugaan hasil korupsi digunakan untuk memuluskan proses audit yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana uang hasil korupsi tersebut digunakan. Ia menyebut KPK saat ini tengah mendalami ke mana aliran uang hasil korupsi serta apakah digunakan untuk keperluan pribadi dan pembelian aset.
Ali menerangkan dugaan korupsi dana tukin di Kementerian ESDM diperkirakan telah merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Saat ini KPK pun telah mengantongi lebih dari satu nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Belum lama ini viral cuitan salah satu pegawai Ditjen Bea Cukai yang menyebut warganet ‘bacot’ dan ‘babu’ saat menanggapi protes soal piala dari luar negeri dikenai bea masuk dan pajak impor.
Pegawai tersebut diketahui sudah mengaku salah dan dipanggil Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pegawai tersebut bernama Widy Heriyanto dengan akun twitter @wadawidy. “Inshallah besok (Selasa) dipanggil, diperiksa unit kepatuhan internal,” kata Dirjen Bea dan Cukai Askolani saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/3).
Askolani mengatakan, Widy sudah mengakui kesalahannya atas perilaku arogannya itu dan akan diberi hukuman disiplin. Meski demikian, sesuai mekanisme yang ada, unit kepatuhan internal bea cukai perlu terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Danang Parikesit, menjelaskan duduk perkara terkait penemuan Komisi Pemberantasan Korupsi soal potensi kerugian keuangan negara Rp 4,5 triliun dari pembangunan jalan tol.
Danang mengatakan bahwa dana tersebut akan dikembalikan paling lambat 2024.
Dana sebesar Rp 4,5 triliun tersebut, kata Danang, merupakan dana talangan Badan Layanan Umum yang dipinjam oleh 12 Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT.
Dana tersebut digunakan BUJT untuk pengandaan tanah. Dana tersebut terdiri dari pinjaman pokok Rp 4,2 triliun, dan sisanya Rp 394 miliar berupa bunga, denda dan nilai tambah terhadap pinjaman tersebut.
Survei terbaru yang dirlis Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya penurunan elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Suara mantan Gubernur DKI Jakarta itu turun dari 29,4% pada Februari menjadi 26,8% pada Maret.
Posisi Anies berada di urutan bontot dalam simulasi tiga nama calon presiden. Di urutan kedua ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan perolehan 27,0% dan di urutan pertama ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memimpin dengan suara 36,8%.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan salah satu penyebab turunnya suara Anies Baswedan lantaran menguatnya penerimaan publik terhadap Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Anies cenderung dianggap publik sebagai sosok yang mememiliki sikap politik berbeda dengan Presiden Jokowi.
